Makalah Pemanfaatan Kekayaan Laut

MAKALAH

PEMANFAATAN KEKAYAAN LAUT

SULAWESI TENGAH

Guna memenuhi tugas mata kuliahPendidikan Kewarganegaraan

yang dibina oleh Tri Mulyani, S.Pd, SH, MH

 

Disusun Oleh :

Fitri Hermawati                       B 211 13 0152

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEMARANG

SEMARANG

2013

BAB I

PENDAHULUAN

       I.           I.  Latar Belakang

Tidak ada negara bila tidak ada wilayah. Ini berarti eksistensi wilayah sangat penting bagi suatu negara sebagaimana juga halnya dengan Negara Indonesia.Secara fisik wilayah suatu negara dapat hanya berupa daratan saja atau berupa daratan dan lautan (perairan).Sehingga dalam dalam perkembangannya kemudian dikenal negara-negara kepulauan dan negara pantai. Indonesia adalah negara kepulauan yang besar.

Sebagai negara kepulauan, maka jelas Negara Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan (perairan). Wilayah perairan Indonesia berada diantara dan sekitar pulau-pulaunya, dengan luas kurang lebih 5.193.250 km2 terletak pada posisi silang antara dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua samudra Hindia dan Pasifik.

Indonesia memiliki sumber daya kelautan luar biasa, dan menurut kalangan potensinya mencapai Rp3.000 triliun per tahun. Potensi itu berasal dari sektor perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral, bangunan kelautan, serta jasa kelautan. Jika potensi ini dapat direalisasikan dampaknya bagi perekonomian sangat luar biasa. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan segala potensi beragam. Kedaulatan bangsa bangsa tidak lepas dari kedaulatan ekonomi sehingga Indonesia harus mengoptimalkan semua potensi yang ada. Paradigma pembangunan saat ini masih berpotensi pada daratan. Disini dapat kita lihat salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi kelautan yang sangat baik tetapi belum dimanfaatkan dengan optimal, yaitu Sulawesi Tengah yang beribukota Palu memiliki luas daratan 61.841 kilometer persegi dan luas lautan mencapai 189.480 kilometer persegi dengan jumlah pulau sebanyak 1.134 buah.

    II.           Rumusan Masalah

1.      Apa saja potensi kelautan yang mungkin dikembangkan di Sulawesi Tengah?

2.      Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi laut di Sulawesi Tengah?

3.       Bagaimana masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan kekayaan laut Sulawesi Tengah?

4.       Bagaimanakah pemanfaatan kekayaan laut untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional?

III.     Tujuan Pembahasan
 

1.      Untuk mengetahui potensi kelautan apa saja yang mungkin dikembangkan di Sulawesi Tengah.

2.      Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guna meningkatkan pemanfaatan potensi laut di Sulawesi Tengah.

3.      Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan kekayaan laut Sulawesi Tengah.

4.      Untuk mengetahui cara pemanfaatan kekayaan laut untutuk k meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Potensi Kelautan Sulawesi Tengah

Salah satu konstelasi geografis di Indonesia yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, yaitu wilayah maritim di Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang hingga saat ini kurang diekspos, padahal daerah laut itu mengandung potensi luar biasa. Sulawesi Tengah hanya sering memamerkan potensi daratan, padahal wilayah lautnya paling luas di Pulau Sulawesi, dimana laut merupakan kekuatan Sulawesi Tengah maka harus dimanfaatkan potensinya. Di wilayah Teluk Tomini terdapat 499 pulau kecil dan belum bisa dimanfaatkan semuanya, sebuah pulau kecil jika dikelola dengan maksimal, baik dari potensi kelautan maupun sektor jasa, akan mampu menghasilkan pendapatan sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Bayangkan, bagaimana dengan ribuan pulau lainnya yang ada di Sulawesi Tengah.

Selain itu, terdapat pula potensi sumber air laut, diperkirakan luas perairan sekitar 3 (tiga) kali luas daratan yakni 193.923,75 km² membentang sepanjang wilayah sebelah timur sejauh Teluk Tolo dan Teluk Tomini, dan di sebelah barat adalah Selat Makassar dan sebagian laut Sulawesi. Potensi perairan laut mengandung sumber penghasilan yang sangar besar berupa bahan makanan ikan dan tumbuhan laut. Potensi lestari perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan sebesar 1.593.796 ton pertahun. Potensi kelautan dan perikanan dimasukkan dalam penetapan zona/kawasan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Sulawesi Tengah, yakni:

1. Zona pengembangan I, meliputi perairan laut Sulawesi dan Selat Makasar yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buoi;
2. Zona Pengembangan II, meliput perairan Teluk Tomini yaitu Kab Lipaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Bariggai;
3. Zona Pengembangan III, meliputi Perairan Teluk folo, yattu Kabupaten Bariggat, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Worowali.

            Potensi penangkapan ikan di laut lepas dan budidaya pantai dapat menghasilkan 92.088 ton ikan dengan jumlah kapal penangkap ikan sebanyak 31.675 unit.Sedangkan di perairan umum mencapai 299 ton ikan.Perikanan budi daya fuis areal mencapai 10.403 ha dapat memproduksi 9.286,6 ton.Pada budidaya tersebut mencapai 1.394,80 ha, dapat menghasilkan sebanyak 1.579,70 ton ikan. Pada budi daya jumlah keramba mencapai 60 unit produksi 23,2 ton, sedangkan budidaya laut dengan luas areal 828,3 ha menghasilkan produksi sebanyak 20.664,4 ton. Saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah pengekspor hasil perikanan sebanyak 1.641 ton keberbagai negara setiap tahunnya. Berikut ada beberapa potensi pesisir atau pantai Sulawesi Tengah yang dapat dimanfaatakan, yaitu :

1. Sebagai Sumber daya alam

2. Sebagai tempat Wisata

3. Sebagai ladang Bisnis, cafetaria, taman bermain tempat rehat

4. Tempat penjualan Ikan dalam hal ini adalah Petani laut atau nelayan yang berperan

5. Tempat Budidaya garam

6. Tempat Tumbuh Terumbuh karang dan Rumput laut

B.     Upaya Pemanfaatan Kekayaan Laut Sulawesi Tengah

   Pemerintah hendaknya harus bekerja lebih keras dalam mencari penyelesaian masalah ini agar eksplorasi serta pemanfaatan kekayaan laut kita dapat dilaksanakan secara optimal dan terarah. Negara kita perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan mengenai berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa.

Mengingat potensi sumber daya laut yang kita miliki sangat besar, maka kekayaan laut ini harus menjadi keunggualan kompetitif Indonesia, yang dapat menghantarkan bangsa kita menuju bangsa yang adil, makmur, dan mandiri. Pembangunan di darat harus disinergikan dan diintegrasikan secara proporsional dengan pembangunan sosial-ekonomi di laut. Perlu adanya peningkatan produksi kelautan kita dengan cara memberikan penyuluhan kepada para nelayan, pemberian kredit ringan guna membeli perlengkapan untuk menangkap ikan yang lebih memadai, serta pembangunan pelabuhan laut yang besar guna bersandarnya kapal-kapal ikan yang lebih besar.

Peningkatan produksi juga meliputi sektor bioteknologi perairan, mulai dari proses produksi (penangkapan ikan dan budidaya), penanganan dan pengolahan hasil, serta pemasarannya. Selain itu, harus ada perhatian terhadap sektor wisata bahari dengan adanya perbaikan mencakup penguatan dan pengembangan obyek wisata bahari dan pantai, pelayanan, pengemasan serta promosi yang gencar dan efektif.

Dengan berbagai kebijakan kelautan yang ditempuh ini, diharapkan adanya pembangunan kelautan yang sinergis dan terarah serta menyeluruh, sehingga tidak mustahil dengan pemanfaatan kekayan laut yang optimal akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia menuju Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri.

            Dibutuhkan kesinergisan dari banyak pihak (institusi) yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pengembangan kelautan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, agar manajemen pengelolaan laut ini dapat berhasil dengan optimal.

            Institusi tersebut di antaranya DKP, Departemen Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehutanan, Departemen Pariwisata dan Budaya, Departemen Perdagangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Bea Cukai, Pelindo, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaaan, dan sebagainya.

Upaya-upaya lain yang juga dapat dilakukan, antara lain :

a.       Melanjutkan budi daya perikanan laut.

b.      Menumbuhkan industri pengolahan hasil kelautan, bioteknologi kelautan.

c.       Memantapkan pengendalian perikanan tangkap di seluruh wilayah Indonesia.

d.      Membudidayakan rumput laut, guna meningkatkan produksi rumput laut Sulawesi Tengah yang sebelumnya Sulawesi Tengah menempati urutan ketiga terbesar produsen rumput laut secara nasional sampai dengan tahun 2009, setelah NTB dan Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2010 daerah ini berada pada urutan kedua dari 33 provinsi di tanah air.

e.       Memanfaatkan laut di Sulawesi Tengah menjadi obyek wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan asing.

C.     Masalah-masalah yang Dihadapi Dalam Pemanfaatan Kekayaan Laut

   Sumber daya kelautan yang begitu melimpah tetapi belum termanfaatkan dengan optimal ini hanya dipandang “sebelah mata”, kalaupun ada kegiataan pemanfaatan sumber daya kelautan, maka dilakukan kurang profesional dan ekstraktif, kurang mengindahakan aspek kelestariannya. Bangsa Indonesia kurang siap dalam menghadapi segala konsekuensi jati dirinya sebagai bangsa nusantara atau negara kepulauan terbesar di dunia karena tidak disertai dengan kesadaran dan kapasitas yang sepadan dalam mengelola kekayaannya.

Di satu sisi Indonesia memposisikan diri sebagai negara kepulauan dengan kekayaan lautnya yang melimpah, tetapi di sisi lain Indonesia juga memposisikan diri secara kultural sebagai bangsa agraris dengan puluhan juta petani yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan dalam industri modern, negara kita kalah bersaing dengan negara lain. Semua ini berdampak juga terhadap sektor industri kelautan sehingga menimbulkan banyak masalah berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan laut. Diantaranya para nelayan Indonesia masih miskin dan tertinggal dalam perkembangan teknologi kelautan. Kemiskinan dan kemiskinan yang menyelimuti mereka karena sistem yang sangat menekan seperti pembelian perlengkapan untuk menangkap ikan yang masih harus lewat rentenir karena jika melalui Bank, prosesnya yang berbelit-belit dan terlalu birokrasi. Juga dengan produksi industri kelautan yang keadaannya setali tiga uang, terlihat dari rendahnya peranan industri domestik seperti nelayan.

Selain itu, banyak nelayan asing yang mencuri ikan di wilayah perairan kita, tiap tahunnya jutaan ton ikan di perairan kita dicuri oleh nelayan asing yang rata-rata peralatan tangkapan ikan mereka jauh lebih canggih dibandingkan para nelayan tradisional kita. Kerugian yang diderita negara kita mencapai Rp 18 trilyun-Rp36 trilyun tiap tahunnya. Hal ini memang kurang bisa dicegah oleh TNI AL sebagai lembaga yang berwenang dalam mengamankan wilayah laut Indonesia, karena seperti kita ketahui keadaan alut sista (alat utama sistem senjata) seperti kapal perang yang dimiliki TNI AL jauh dari mencukupi. Untuk mengamankan seluruh wilayah perairan Indonesia yang mencapai 5,8 km², TNI AL setidaknya harus memiliki 500 unit kapal perang berbagai jenis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemanfaatan laut sebagai potensi bangsa yang dahsyat itu terabaikan di antaranya yaitu lemah pengamanan, lemah pengawasan, dan lemah koordinasi dari negara. Selain hal-hal diatas adalagi masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan dumber daya alam di Sulawesi Tengah yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a.       Aspek sosial

-  Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir.

- Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dan diberdayakan dalam upaya berbagai pelestarian lingkungan serta dalam proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

b.      Aspek ekonomi

- Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.

-  Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansipemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan pesisir.

c.       Aspek ekologis

-   Masih rendahnya pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melindungi, menjaga keseimbangan dan memantapkan ekosistem pesisir, sehingga terjadi banyak pengrusakan hutan bakau (magrove), tumbuh karang dalam jangka waktu pendek.

d.      Aspek administratif

-   Masih perlunya ditingkatkan koordinasi dan mekanisme administrasi dan penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan perairan karena selama ini masih terdapat banyak tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab diantara lembaga-lembaga pemerintah.

D.    Pemanfaatan Kekayaan Laut Untuk Ketahanan Ekonomi Indonesia

            Ketahanan ekonomi adalah merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam meghadapi serta mengatasi segala tantangan dan dinamika perekonomian baik yang datang dari dalam maupun luar negara Indonesia, dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan penigkatan perekonomian bangsa dan negara republik Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945.

            Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, dan mewujudkan perekonomian rakyat yang secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui suatu  iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta menigkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global.

            Ketahanan ekonomi hakikatnya merupakan suatu kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi Pancasila, yang menekankan kesejahteraan bersama, dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

            Potensi bidang kelautan cukup besar meliputi sektor  perikanan, pelayaran, pariwisata bahari, perkapalan,  jasa pelabuhan serta sumberdaya mineral bawah laut. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi kelautan akan tetapi diperlukan keterpaduan kebijakan publik di bidang kelautan. Karena sektor kelautan menjadi potensi yang sangat strategis untuk didorong sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional.

            Kekayaan sumberdaya pesisir dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Ironisnya, sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir justru menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya. Dengan upaya peningkatan SDM masyarakat pesisir (nelayan) maka perekonomian akan meningkat, sehingga ketahanan ekonomi akan semakin baik.

            Melihat semakin besarnya peran ekonomi kelautan (marine economy) dalam pembangunan nasional maka diperlukan adanya agenda kebijakan bidang kelautan dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara yang sejalan dengan amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005- 2025, yakni misi mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan makmur yang berbasis kepentingan nasional sebagaimana tersirat dalam misi ketujuh undang-undang tersebut.

 

BAB III

PENUTUP

1.  Kesimpulan

 Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak konstelasi geografis yang masih dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu wilayah di Sulawesi Tengah yang mempunyai banyak potensi terutama di bidang kelautan seperti potensi sumber air laut, diperkirakan luas perairan sekitar 3 (tiga) kali luas daratan yakni 193.923,75 km² membentang sepanjang wilayah sebelah timur sejauh Teluk Tolo dan Teluk Tomini, dan di sebelah barat adalah Selat Makassar dan sebagian laut Sulawesi. Potensi perairan laut mengandung sumber penghasilan yang sangar besar berupa bahan makanan ikan dan tumbuhan laut. Potensi lestari perairan laut Sulawesi Tengah diperkirakan sebesar 1.593.796 ton pertahun, potensi penangkapan ikan di laut lepas dan budidaya pantai dapat menghasilkan 92.088 ton ikan, potensi sebagai tempst wisata, sebagai tempat budidaya teumbu karang dan rumput laut. Tetapi sayang sekali sebagian besar potensi-potensi tersebut belum termanfaatkan dengan optimal. Maka dari itu negara kita perlu mempunyai kebijakan kelautan yang jelas dan bervisi ke depan karena menyangkut geopolitik dan kebijakan-kebijakan dasar tentang pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan mengenai berbagai terobosan untuk mendayagunakan sumber daya kelautan secara optimal dan lestari sebagai keunggulan kompetitif bangsa.Sektor kelautan menjadi potensi yang sangat strategis untuk didorong sebagai mainstream pembangunan perekonomian nasional

2.  Saran

Pemerintah dan masyarakat harus selalu bekerjasama agar dapat memanfaatkan kekayaan laut secara optimal dan terarah. Sehingga dapat meningkatkan ekonomi kelautan, yang juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Memang untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya koordinasi berbagai pihak dan dukungan dari masyarakat. Seyogyanya harus ada perubahan paradigma pembangunan nasional di masyarakat kita dari land-based development menjadi ocen-based development.